“No Jab, No Pay” Upaya Pemerintah Australia Menjaga Herd Immunity

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara untuk menjaga angka cakupan vaksinasi (vaccination coverage) tetap tinggi. Mulai dari tindakan promosi kesehatan semacam penyuluhan, pemberian subsidi sehingga vaksin dapat diakses secara gratis sampai pada penerapan aturan yang cukup ketat demi memastikan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi.

Semua ini pada akhirnya bermuara pada upaya untuk menjaga herd immunity. Herd immunity (herd protection) adalah kekebalan suatu kelompok atau populasi terhadap penyakit infeksi tertentu karena adanya imunitas pada sebagian besar anggota populasi tersebut. Adanya herd immunity akan memperkecil kemungkinan adanya penularan langsung dari orang yang satu ke orang lainnya [1].

Di antara contoh pengetatan aturan demi menjaga her immunity adalah aturan pemerintah Australia, yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2016. Aturan yang dikenal dengan istilah “no jab no pay”  ini adalah sebagai berikut:

  1. Hanya orangtua dari anak kurang dari 20 tahun yang: a) status imunisasinya lengkap; atau 2) sedang mengikuti jadwal catch-up(jadwal susulan) imunisasi: yang BERHAK mendapatkan subsidi kesehatan anak dan keluarga dari pemerintah.
  2. Hanya anak dengan: a) kontraindikasi medis atau b) natural immunity[imunitas atau kekebalan yang diperoleh secara alami, yang dibuktikandengan catatan medical record (rekam medis) pernah terinfeksi secara alami dan ditunjang dengan pemeriksaaan penunjang lain bahwa sudah memiliki kekebalan] yang DIKECUALIKAN dari aturan di atas.
  3. Alasan non-medis untuk menolak program imunisasi, baik yang dilandasi kepercayaan, kebebasan memilih, atau pandangan hidup tertentu, TIDAK lagi bisa diterima oleh pemerintah.[2]

Kita bisa melihat bagaimana ketatnya aturan yang diterapkan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program imunisasi. Tidak ada ruang untuk menolak program imunisasi tanpa adanya indikasi medis tertentu.

Apakah aturan semacam ini bisa diterapkan di Indonesia, tentu membutuhkan kajian dan telaah yang lebih dalam. Sebagian pemerintah daerah mulai mempersyaratkan kelengkapan imunisasi sebagai syarat masuk sekolah dasar. Upaya semacam ini, didukung edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi, semoga bisa mempertahankan angka cakupan imunisasi nasional kita tetap tinggi.

***

Selesai disusun menjelang maghrib, Rotterdam NL 23 Dzulhijjah 1438/15 September 2017

Yang senantiasa membutuhkan ampunan Rabb-nya,

Penulis: M. Saifudin Hakim

 

Referensi:

[1] Rashid H et al. Vaccination and herd immunity: what more do we know? Curr Opin Infect Dis 2012; 25: 243-249.

[2] http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/67D8681A67167949CA257E2E000EE07D/$File/No-Jab-No-Pay-FSheet.pdf

Share.

About Author

Lulus dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 2009. Pada tahun 2013, menyelesaikan program pascasarjana (S2) di Research Master of Infection and Immunity, Erasmus Medical Center (EMC), University Medical Center Rotterdam, Belanda. Dosen di Bagian Mikrobiologi FK UGM. Alumni Ma’had Al-‘Ilmi, Yogyakarta.

Leave A Reply