Vaksinasi: Mubah, Sunnah ataukah Wajib?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kewajiban untuk Mentaati Pemerintah

Kewajiban seorang muslim, bahkan inilah yang menjadi salah satu pokok aqidah ahlus sunnah, adalah taat dan patuh kepada aturan pemerintah (ulil amri) selama bukan dalam hal maksiat. Allah Taala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Kami berbai’at kepada Rasulullah untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada penguasa dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, bahkan meskipun penguasa memonopoli harta negara. Dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari orang yang memilikinya. (Beliau kemudian bersabda), Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan Engkau punya hujjah di hadapan Allah. (HR. Bukhari no. 7056 dan Muslim no. 1709)

Meskipun pemerintah kita tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka tetaplah pemerintah (ulil amri) yang wajib ditaati. [1]

Vaksinasi adalah salah satu program pemerintah kita, dan juga program pemerintah di seluruh dunia, termasuk negeri-negeri Islam. Oleh karena itu, hendaknya kita ikut serta mematuhi dan mensukseskan program vaksinasi pemerintah, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlebih lagi mengingat bahwa program tersebut terbukti membawa manfaat yang besar untuk kaum muslimin secara umum, berdasarkan pendapat para ahli dan bukti-bukti ilmiah dalam ilmu kedokteran. Dan tidak dibenarkan jika kita berprasangka buruk kepada pemerintah bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk melemahkan atau memberikan penyakit pada masyarakat secara masal. Prasangka buruk yang seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Pemerintah negara mana yang ingin melemahkan dan membuat sakit rakyatnya sendiri?

Hukum Mengikuti Vaksinasi: Mubah, Sunnah ataukah Wajib?

Lebih jauh, jika kita lihat peraturan perundang-undangan, maka disebutkan dalam UU. Kesehatan no. 36 tahun 2009 pasal 130, “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.” Di pasal 132 ayat 3 disebutkan, “Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa imunisasi (vaksinasi) adalah kewajiban pemerintah, hak setiap anak, alias kewajiban setiap orang tua. Oleh karena itu, menurut sudut pandang kewajiban taat terhadap pemerintah, maka bisa dikatakan bahwa hukum minimal vaksinasi adalah sunnah, atau bahkan wajib. Apalagi pemerintah sudah menyediakan vaksinasi dasar itu secara gratis. Sebagaimana kewajiban untuk taat aturan lalu lintas karena adanya maslahat yang dicapai dan tidak membahayakan orang lain. Bukankah memakai helm hukum asalnya mubah? Bukankah banyak yang tidak memakai helm juga tidak masalah alias kepala-nya tetap selamat sampai tempat tujuan? Tetapi mengapa hukum memakai helm menjadi wajib dan tidak hanya mubah? Karena pemerintah-lah yang mewajibkannya.

Oleh karena itu, perkataan sebagian orang,Vaksin itu boleh, silakan, tidak vaksin juga tidak mengapa, jelas tidak bisa dibenarkan. Bisa jadi, masalah vaksinasi adalah ujian bagi sebagian orang yang telah mengetahui (baca: mengenal sunnah) adanya kewajiban untuk taat dan patuh kepada setiap aturan pemerintah, selama bukan dalam rangka maksiat.

Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid: Vaksin dan Kaitannya dengan Ibadah

Karena manfaat yang luas dari vaksinasi ini bagi kesehatan masyarakat, tidaklah heran jika Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidzahullah menyatakan bahwa vaksinasi dikaitkan dengan bentuk ibadah. Dalam fatwanya ketika merinci hukum vaksinasi, beliau menyatakan,

ما عرف أثره بالتجربة أنه يقي بإذن الله من هذا المرض ، ومثل هذا له أحكام العلاج وهو نوع من أنواع العلاج ؛ وذلك لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم ( تداووا ) ، فيأخذ حكم التداوي ، وبعض الفقهاء استشكل أخذ اللقاح وقال : إن هذا اللقاح مرض مخفَّف يُنقل إلى الجسد ليتمكن الجسم من محاربة المرض الثقيل ( ليتعود البدن على مقاومة المرض ) ، قالوا : فكيف نستجيز إدخال مرض إلى الجسد ؟ والأظهر : أن هذا العمل لا حرج فيه ، بل هو من القربات ؛ لأن إدخال الضرر هنا لا يترتب عليه ضرر بل يترتب عليه مصلحة لوقاية متعاطي هذا اللقاح من المرض الشديد ، فهذا دليل على عدم المنع من أخذ هذا اللقاح

“Vaksin yang diketahui pengaruhnya berdasarkan penelitian bahwa vaksin tersebut -dengan izin Allah- dapat melindungi dari penyakit. Perkara seperti ini hukumnya sama dengan bentuk pengobatan lainnya, dan termasuk dalam salah satu jenis pengobatan. Dan (juga) termasuk dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, “Berobatlah kalian.” Maka hal tersebut termasuk dalam hukum berobat.

Sebagian ahli fiqih meragukan masalah vaksin ini dengan mengatakan, “Vaksin ini adalah penyakit ringan yang dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh dapat melawan penyakit yang berat (sehingga tubuh terbiasa melawan penyakit).” Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kita bolehkan memasukkan penyakit ke dalam tubuh?”(Namun) yang lebih kuat adalah bahwa perbuatan ini tidak mengapa, bahkan termasuk ibadah. Karena memasukkan sesuatu yang berbahaya di sini tidak menimbulkan bahaya, justru ada kebaikan untuk melindungi orang yang divaksin dari penyakit yang berat. Ini merupakan alasan tidak dilarangnya menggunakan vaksin.” [2]

Maka cermatilah, bagaimana beliau hafidzahullah melihat permasalahan vaksinasi ini dengan jernih sehingga akhirnya muncul fatwa dan pernyataan di atas, yaitu beliau kaitkan dengan perkara ibadah, bukan hanya dalam ranah perkara mubah seperti anggapan kita pada umumnya. [3]

***

Disempurnakan di sore hari, Rotterdam NL 12

Dzulqadah 1438/5 Agustus 2017

Yang senantiasa membutuhkan rahmat dan ampunan Rabb-nya,

Penulis: M. Saifudin Hakim

Catatan kaki:
[1] Pembahasan selengkapnya tentang masalah ini dapat dilihat di sini:

Pemerintah Indonesia, Masihkah Layak Ditaati?


[2] https://islamqa.info/ar/159845
[3] Dikutip dengan sedikit perubahan dari buku penulis, Islam, Sains dan Kesehatan, hal. 307-311, penerbit Pustaka Muslim Yogyakarta tahun 2016.

Share.

About Author

Lulus dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 2009. Pada tahun 2013, menyelesaikan program pascasarjana (S2) di Research Master of Infection and Immunity, Erasmus Medical Center (EMC), University Medical Center Rotterdam, Belanda. Dosen di Bagian Mikrobiologi FK UGM. Alumni Ma’had Al-‘Ilmi, Yogyakarta.

Leave A Reply